Sastra Anak: Minggir Nyingkir Pimpinan yang Curang

Keluarga petani
(http://foodbusiness.esy.es/2015/04/)

Salah satu dari beberapa segi kesusastraan yang patut mendapatkan perhatian ekstra itu adalah sastra anak. Ya, saatnya bicara tentang sastra anak. Bagaimanakah sebetulnya sikap Lembaga Sastra Indonesia (Lestra/Lekra) terhadap dunia yang kaya tapi tak maksimal digarap kalangan sastrawan ini. Bagi Lestra, sastra anak adalah sastra yang bergerak di ranah sastra yang sepenuh-penuhnya menyuluh edukasi.

Anggota Pimpinan Pusat Lekra Sugiarti Siswadi dalam presentasinya pada Konferensi Nasional I tahun 1963 Lembaga Sastra (Lestra/Lekra) di Medan mengatakan bahwa sadar akan pentingnya sastra anak berarti sadar akan tugas vitalnya dalam menyiapkan anak-anak menjadi manusia zamannya. Lestra sebagai organisasi yang mengurusi seluk-beluk sastra mesti juga melihat sastra anak sebagai satu bagian dari seluruh bagian sastra Indonesia yang mesti mendapatkan perlakuan khusus dan utama. Karena betapapun masa anak adalah masa yang sangat menentukan bagi pembibitan ide, moral, dan kecenderungan masa depan yang berpihak pada semangat kerakyatan. Lestra sadar bahwa kanak-kanak adalah suara bagi masa depan. Dan masa depan yang diyakini Lestra bisa mengantar Indonesia menggapai kejayaannya adalah sosialisme. tra anak. Bagaimanakah sebetulnya sikap Lembaga Sastra Indonesia (Lestra/Lekra) terhadap dunia yang kaya tapi tak maksimal digarap kalangan sastrawan ini. Bagi Lestra, sastra anak adalah sastra yang bergerak di ranah sastra yang sepenuh-penuhnya menyuluh edukasi.

Kebudayaan Kita Hari Ini

Foto: kompasiana.com

Secara umum, kita belum berkepribadian dalam budaya. Kita merasakan problem serius dalam persoalan kebudayaan, terutama karena neoliberalisme ini, yang memaksa kita jadi masyarakat konsumtif, disibukkan bagaimana cara agar kulit kita tidak berminyak dan tampak putih. Memuja kebendaan, bukan sebagai fungsi, tapi gengsi, terus mengkonsumsi, gak punya uang bisa ngutang (baca: kredit), seperti maunya kapitalis demi akumulasi modal.

Mengapa[1]

Tjipto Mangoenkoesoemo

Tawaran yang disampaikan kepada saya oleh majalah organisasi para pemuda untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai jalan penghidupan perhimpunannya, saya kira tidak boleh saya tolak. Tidak boleh, oleh karena bagi para pemuda yang masih berpijak pada perasaan dan dalam hidupnya hanya melihat bagian yang indah-indah saja, mungkin adanya kesediaan dan kegembiraan untuk berkorban mengharapkan pekerjaan yang lebih baik lagi hasilnya daripada yang diperoleh oleh kita orang tua-tua, akan tetapi sebaliknya kaum muda lebih peka dalam satu hal: semakin gembira dan giat mereka melaksanakan tugas yang telah mereka lakukan atas pilihannya sendiri, semakin cepat pula mereka menjadi putus asa. Oleh karena perasaan mereka masih harus berkembang menjadi satu keyakinan, dan keyakinan itu kelak akan menjadi tindakan. Dan selama masa perkembangan, koreksi terhadap diri-sendiri turut berkembang pula, mereka senantiasa berfikir apakah mereka benar-benar sudah berada di jalan yang benar; mereka senantiasa mempersoalkan apakah mereka tidak salah memilih jalan yang salah. Satu kali saja kecewa, habislah riwayatnya, dan bila keadaannya menjadi lebih baik, ia menjadi hilang semangat dan tidak mau bangkit lagi atau sebaliknya (ini secara ekstrim), ia menjadi musuh bebuyutan dari apa yang kemarin dianggap sebagai jalan keluar dalam teka-teki sedunia yang paling baik. Itulah sebabnya mengapa anak-anak muda yang itu juga minta kepada kita orang-orang tua yang memiliki suatu pandangan keduniawian dan pandangan hidup yang telah mantap oleh karena mereka sangat membutuhkannya sebagaimana mereka membutuhkan nasi sehari-hari. Saya ulangi mereka membutuhkan dukungan, dukungan moral, dan sekali-kali bukan pimpinan. Oleh karena yang masih muda-muda ini pun harus tumbuh lebih lanjut menjadi orang-orang dewasa, seperti juga kita harus tumbuh menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, sehingga mereka mempunyai perasaan untuk berdiri sendiri dengan lebih mudah dan dapat berkembang daripada kita di masa yang silam.

(Degradasi) Siti Nurbaya dan Masyarakat Tidak Gemar Membaca

Oleh: Harris Efendi Thahar (Penulis Cerpen dan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia)

Penduduk Kota Padang menyebut bukti kecil yang menjorok ke laut persis di muara sungai itu Gunung Padang. Ketinggian bukit hanya sekitar 200 meter dari permukaan laut, tidak pantas disebut gunung. Sejak zaman kolonial, bukti tersebut juga berfungsi sebagai areal perkuburan masyarakat yang tinggal di sekitar muara sungai hingga ditutup 1990-an, setelah ada larangan dari Pemerintah Kota Padang. Kini Gunung Padang diyakini banyak orang sebagai tempat berkuburnya Sitti Nurbaya, tokoh cerita novel karya Marah Rusli.

Sastra Indonesia dalam Skenario Imperialisme

Nasionalisme humanis dibangun atas dasar prinsip, setiap bangsa mampu memberikan sumbangan dalam menegakkan harkat dan martabat manusia, serta untuk pengembangan nilai-nilai humanisme sesuai dengan karakteristik dan sifat-sifat bangsa itu. Tidak hanya paham kebebasan, keadilan dan kesetaraan, tetapi paham toleransi adalah hal yang perlu mendapat perhatian dalam tata pergaulan internasional. Nasionalisme yang berlandaskan pada toleransi tidak hanya dapat menciptakan perdamaian dunia, tetapi dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Demikian gagasan nasionalisme humanis dari seorang Soekarno. 

Ideologi

Pengertian Ideologi

Tata Nilai, Impian dan Cita-cita

Secara etimologi (sejarah kata), ideologi berasal dari kata idea=pikiran, dan logos=ilmu. Secara tertulis, ideologi berarti studi tentang gagasan, pengetahuan kolektif, pemahaman-pemahaman, pendapat-pendapat, nilai-nilai, prakonsepsi-prakonsepsi, pengalaman-pengalaman, dan atau ingatan tentang informasi sebuah kebudayaan dan juga rakyat individual. Filsuf Perancis, Antoine Destutt de Tracy (1754-1836), yang pertama kali menciptakan istilah "Ideologi" pada 1796, mendefinisikan ideologi sebagai "ilmu tentang pikiran manusia (sama seperti biologi dan zoologi yang merupakan ilmu tentang spesies) yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan."

Pintar, tetapi Tertutup

Oleh: Rhenald Kasali (Ketua Program Magister Manajemen, Universitas Indonesia)

Dalam buku Genom, yang ditulis Matt Ridley, ada nama Joe-Hin Tjio. Disebutkan, Joe, orang Indonesia, telah berperan penting dalam upaya manusia mengurai sandi-sandi yang tersimpan dalam DNA. Upaya yang dilakukan tahun 1955 itu telah menjembatani karya spektakuler Francis Crick dan James Watson (penemu teori DNA dalam genetika biologi) dengan turunannya, yaitu genetika perilaku. Bersama Albert Levan, Joe-Hin Tjio berhasil mengurai bahwa genetika manusia terdiri atas 23 pasal sel kromosom, bukan 24, seperti dimiliki spesies kera. Proses evolusi menggabungkan dua asang kromosom kera pada kromosom dua sehingga terwujud sosok manusia. Demikian dijelaskan pakar teori evolusi yang menyaksikan perbedaan para kromosom dua itu, yang tampak pada pola pita-pita hitam.

Wafa Idris

Oleh: Nong Darol Mahmada

Ditabrak Trail Polisi, Anjal Demo Polresta

Sekitar 20 anak jalanan (anjal) yang kesehariannya menjadi pengamen, kemarin melakukan aksi di Mapolresta Malang. Anak jalanan yang berusia antara 7 - 16 tahun ini mengeluhkan aksi penertiban preman yang dilakukan polisi.

Mereka pernah menjadi korban kekerasan oknum polisi yang sedang melakukan razia preman beberapa minggu terakhir. Ada yang ditrabrak sepeda motor trail, dipukul pakai gitar, dan diancam bala dibunuh jika tetap mengamen di kawan tertib lalulintas (KTL).

Aku Membeli Karena Itu Aku Ada

Sejak ribuan tahun yang lalu, dunia materi telah menjadi kekuatan luar biasa yang dikejar-kejar manusia. Dampak dari pengejaran ini pun begitu bervariasi dan berperan besar dalam membentuk proses peradaban kehidupan di Bumi ini. Dari yang berbentuk mitos ala Yunani dan Ken Arok hingga yang lebih ilmiah ala Revolusi Industri dan Perang Dingin. Hampir semua proses perubahan besar dalam sejarah dunia kita tidak terlepas dari perkembangan dunia materialis tersebut.

Pembangunan materialis pada ukuran yang tepat memang diperlukan demi kesejahteraan umat manusia, namun ketika materialis telah menghegemoni perkembangan dunia, ia tidak lagi menjadi sarana yang membawa kebahagiaan bagi manusia. Ia akan menampilkan wajah paradoksnya. Globalisasi ekonomi sebagai pilar hegemoni dunia materialis telah mengakibatkan semakin meningkatnya ketidakseimbangan dalam banyak aspek. Kesenjangan dan ketidakadilan antara negara maju dan negara berkembang semakin lebar. Semakin berkuasanya perusahaan-perusahaan multinasional telah mengikis kemampuan setiap negara untuk mengontrol kegiatan ekonomi dalam negerinya. Globalisasi bahkan membuat negara-negara semakin tidak berdaya dalam mengendalikan ekonomi kapitalis yang sayangnya selalu berwajah serakah dan setengah perampok. Semua inilah yang telah menimbulkan dilema kemanusiaan yang luar biasa dampaknya.

Hegemoni dunia materialis ini juga telah menggeser nilai-nilai budaya yang ada di setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Saat ini budaya materialis telah mendunia dan ideologi kebangsaan suatu negara pun menjadi semakin jelas muaranya yakni materialisme. Hal ini terjadi karena hasil akumulasi liberalisasi dengan ideologi kapitalis yang kemudian menghegemoni kesadaran dunia di mana Amerika menjadi tolok ukur dalam kemajuan suatu negara. Akibatnya, mereka yang hidup di Dunia Ketiga menjadi sapi perahan bagi negara-negara maju yakni eksploitasi besar-besaran sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, dan seterusnya. Setelah propaganda globalisasi dilakukan, ternyata modal menjadi kata kuncinya, sementara mereka yang hidup di Dunia Ketiga tidak memiliki kendali dan kekuatan atas modal tersebut.

Seperti burung di alam bebas, para pemilik modal tidak bisa dihalau oleh sistem kekuasaan yang otoriter sekalipun. Bahkan sebaliknya, kekuasaan negara dibuat tak berdaya olehnya. Modal dapat berpindah dari satu sistem kekuasaan ke sistem kekuasaan yang lain. Persaingan sistem politik dan ekonomi pun terjadi. Mereka saling mempengaruhi dan tidak jarang menimbulkan ketegangan, namun kemenangan biasanya berakhir di pihak pemodal. Sekarang ini berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lebih dikendalikan oleh kepentingan dan kekuasaan pemilik modal.

Kondisi ini membuat analisa yang didasarkan pada kekuatan partai politik dan pergerakan massa pun menjadi tidak berguna untuk menjelaskan kebijakan di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Kebebasan dan kekuasaan yang dimiliki pemilik modal telah menentukan arah kebijakan negara yang tidak jarang amat merugikan, menyengsarakan dan rasa keadilan rakyatnya sendiri. Kekuasaan kemudian bisa dikendalikan oleh pemilik modal dan menjadi pusat kendali semua kebijakan ketika pemilik modal juga berhasil menguasai sumber daya, khususnya sumber daya kekuatan politik. Kita membutuhkan konsep pembangunan yang baru, yang mampu melampaui hegemoni materialisme. Untuk itu, spiritualitas menjadi amat penting dalam mengimbangi daya rusak hegemoni dunia materialis.

Dalam konteks mencari konsep pembangunan yang berdimensi spiritualis itulah antitesis yang ditampilkan dari sikap hidup seseorang menjadi amat berharga bagi kehidupan ini. Secara umum, sesuai teori pembangunan materialis, seseorang dapat mengukur pembangunan secara fisik, seperti misalnya meningkatnya pendapatan, bertambahnya jumlah pabrik, sekolah, rumah sakit, pangan, hingga jumlah tenaga kerja. Kita kemudian berasumsi jika jumlah secara kuantitas ini meningkat, maka secara otomatis kualitas kehidupan juga meningkat. Namun jika seseorang ingin mengukur pembangunan dalam segi kualitatif yang sesungguhnya, tidak seharusnya hanya menimbang antara hubungan manusia dengan kemajuan materi semata, tapi juga hubungannya dengan kemajuan potensi-potensi manusia secara penuh. Ketika manusia memiliki bahan pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup tapi tertekan oleh rasa takut, depresi, ketidakadilan dan tidak memiliki kemerdekaan sipil, maka keadaan masyarakat itu tidak benar-benar mengalami kemajuan. Memang, pembangunan materialis jelas berguna untuk menjamin tersedianya kebutuhan dasar manusia. Dengan kebutuhan dasar ini membantu manusia untuk mempertahankan kehidupan fisiknya saja. Selain kemerdekaan fisik, pembangunan juga harus mampu menjamin kemerdekaan sosial dan kemerdekaan spiritual manusia. Kemerdekaan sosial tercapai ketika kehidupan masyarakat tidak lagi mengalami penindasan sosial, politik dan budaya. Dengan demikian keadilan sosial, persamaan dan keselarasan hidup dengan alam dapat dijamin kelangsungannya. Jaminan atas kemerdekaan fisik dan sosial akan memberi ruang bagi manusia untuk meraih kebebasan yang lebih halus, sebuah kebebasan spiritual.

Dalam konteks yang lebih umum, kebebasan spiritual tercapai ketika kemerdekaan batin dapat dirasakan oleh individu yang tidak lagi bergantung kepada faktor-faktor luar. Karena dari sudut spiritual, manusia memiliki kualitas istimewa yang dapat mengantarkan kepada kehidupan yang sepenuhnya, bukan hanya pemenuhan kebutuhan materi semata. Pembangunan negara kita juga harus memperhatikan kualitas inti dari kemanusiaan ini.

Dari sudut pandang materialis, pembangunan itu dikatakan berjalan bila terjadi peningkatan keuangan dan benda-benda materi, yang memandang keberhasilan pembangunan hanya dari peningkatan jumlah (sesuatu yang mendorong keserakahan). Sedang dari sudut pandang agama, pembangunan yang tengah berjalan saat ini merupakan hal yang jelas-jelas miskin dan terbelakang, karena pembangunan berkonsep spiritual memandang pembangunan yang benar adalah ketika keserakahan mampu dieleminir. Singkatnya, pembangunan tercapai ketika keserakahan dapat dikendalikan. Semakin berkualitas penghapusan keserakahan maka pembangunan itu menjadi semakin menunjukkan kemajuannya. Berbeda dengan konsep materialisme yang percaya bahwa pembangunan dapat tercapai dan terpenuhi. Jadi jelas bila konsep pembangunan spiritual merupakan lawan dari gagasan materialisme yang mendominasi pemikiran kita saat ini. Tetapi sayang, dalam kenyataannya agama saat ini telah berangsur-angsur kehilangan idealisme tersebut. Masyarakat telah menjadi begitu kapitalis dan konsumeris. Mereka melupakan esensi ajaran agamanya dan terjebak dalam praktik-praktik ritual belaka.

Tetapi, harus bagaimana agar manusia mampu keluar dari hegemoni dunia materialis ini? Dunia materialis dan daya pikatnya telah begitu membius manusia. Bahkan konsumerisme yang merupakan anak kandung dari kapitalis dan materialis telah menjadi agama baru peradaban modern. Bila pada masa lalu eksistensi manusia diukur dari kecerdasan otaknya "aku berpikir karena itu aku ada" maka saat ini yang berlaku adalah "aku membeli karena itu aku ada." Manusia seakan-akan menjadi tidak berarti bila tidak mampu membeli. Bila agama-agama konvensional memiliki tempat ibadah untuk mewujudkan rasa baktinya, maka tempat ibadah agama baru konsumerisme ini tersebar luas di berbagai mal dan plasa. Belanja dan membeli seakan menjadi bentuk ritual agama baru ini. Sedang periklanan di media massa cetak dan elektronik telah menjadi mimbar bagi kotbah-kotbah indah yang membius kesadaran manusia. Ekonomi mainstream dewasa ini telah mendorong suburnya keserakahan. Manusia seakan hanya memiliki dua aspek dalam hidupnya: menghasilkan uang dan mengkonsumsi. Inilah yang membuat manusia kehilangan dimensi spiritual dan keseimbangan dalam hidupnya.
Untuk itulah, di tengah-tengah suasana yang semakin menjauhkan manusia dari hakekat kehidupan spiritual yang pada dasarnya telah dimiliki oleh setiap manusia, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya amat berharga. Agama mengingatkan kita untuk kembali ke jati diri manusia yang seutuhnya. Kesederhanaan adalah antitesis dari kebahagiaan semu yang dijanjikan oleh dunia materialis yang serba serakah dan tak kenal puas. Semakin manusia tidak mengenal rasa puas, keserakahan yang ada semakin menjadi candu yang menjauhkannya dari rasa damai dan bahagia. Kebahagiaan diperoleh ketika pengendalian diri menjadi acuan hidup manusia, karena dari sanalah benih-benih pencerahan dan kemerdekaan spiritual akan memperoleh ruang untuk berkembang. Karena itu, konsep pembangunan yang mampu melampaui hegemoni dunia materialis akan menjadi agenda besar yang menjadi tugas kita bersama. Itu pun kalau memang kita sungguh-sungguh ingin keluar dari berbagai dilema kemanusiaan yang saat ini semakin kompleks menjerat kehidupan di Bumi ini. Semoga hal ini dapat menjadi renungan yang menjadi awal bagi munculnya buah kontemplasi yang lebih konkret dan berguna bagi kehidupan kemanusiaan kita.

Guru yang Kian Tersudut -- Sebuah Esai

Beberapa waktu yang lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Kabinet Gotong Royong Faisal Tamin, membuat surat edaran soal larangan pengalihan PNS dari jabatan guru ke jabatan non-guru, yang dikirim kepada para gubernur dan bupati/walikota di seluruh Indonesia.
Dalam surat edaran bernomor SE/15/M.PAN/4/2004 itu secara eksplisit disebutkan permintaan menteri kepada gubernur, bupati, dan walikota agar segera menghentikan dan melarang pengalihan PNS dari jabatan guru ke kabatan lain.
Di luar isi surat itu ada kalimat, ‘guru dinilai tidak mempunyai kompetensi untuk menduduki jabatan struktural.

Pernyataan itu kiranya perlu diklarifikasi secara umum, kompetensi itu mengandung dua aspek, yaitu kemampuan (bekwaamkeid) dan kewenangan (befoegdheid). Dalam pengertian ini orang yang berkompeten terhadap jabatan tertentu adalah orang yang memiliki kemampuan memadai dan kewenangan cukup untuk memangku jabatan itu.
Dari sisi kewenangan, seorang guru memang tidak berwenang menduduki jabatan struktural di pemerintahan misalnya. Namun, dari sisi kemampuan, banyak guru yang dapat menjalankan job non-keguruan secara bagus.

Dalam teori kepemimpinan, untuk menjadi seorang pemimpin yang baik diperlukan tiga syarat, yaitu: memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang yang harus digarap (substantial knowledge), memiliki kapabilitas yang cukup untuk mengendalikembangkan orang (leadership capability), serta memiliki kemampuan mengelola organisasi secara memadai (managerial ability).

Dari teori tersebut jelas, jabatan guru tidak berhubungan langsung dengan kemampuan kepemimpinan. Dengan demikian tidak tepat jika ada pernyataan, seorang guru tidak memiliki kemampuan kepemimpinan.

Oleh banyak guru, pelarangan itu dianggap kurang bijaksana; apalagi kebijakan ini tidak disertai pelarangan serupa terhadap PNS non-guru guna menduduki jabatan struktural pendidikan. Kini banyak pimpinan daerah memasang orang berlatar belakang non-pendidikan untuk menjadi kepala dinas pendidikan. Kini, kepala dinas pendidikan di daerah banyak di isi orang-orang berlatar belakang non-pendidikan.

Di kantor Depdiknas yang mengurus pendidikan, banyak yang latar belakang akademisnya bukan pendidikan, seperti; dokter, ahli mesin, ahli rayap, dan sebagainya.

Bagaimana dengan daerah anda?

Esai Budaya (Kumpulan)

Kebudayaan Indonesia yang Dihalalkan
Berbagai kisaj sejarah diberbagai kawasan dunia menunjukkan bahwa bertahannya kejayaan suatu kekuasan manusia atas manusia lain tidak disebabkan melulu karena kehebatan si penguasa, tapi juga karena kelemahan pihak yang dikuasai dan yang memperkuat penindasan atas kaumnya sendiri. Kaum feminis tahu benar kukuhnya penindasan atas kaum wanita disebabkan, antara lain, oleh dukungan sebagian tak kecil wanita sendiri terhadap kelestarian penindasan tersebut. Mereka berbuat demikian karena “tidak sadar” atau “sadar tetapi dipaksa keadaan.” Sejarah penjajahan Belanda di Indonesia menunjukkan bahwa kekuasaan asing itu dimungkinkan, antara lain, oleh andil kaum pribumi untuk memperkuat jalannya pemerintahan penjajahan.

Progresivitas Kapitalisme
Penjelasan baku di Indonesia mengenai rendahnya kualitas film Indonesia ialah dominasi nilai komersial dalam proses produksi. Jika komersialisme ini dapat diterjemahkan sebagai kapitalisme? Justru sebaliknya. Kita tak menikmati film nasional bermutu karena kurangnya persaingan pasar ala kapitalisme yang terbuka. Film-film yang bagus dari AS (Amerika Serikat) tidak dibuat dengan niat utama mencapai nilai estetika tinggi, tetapi laba sebesar-besarnya. Laba yang besar tidak bertabrakan dengan nilai estetika tinggi bilamana ada permintaan di pasar untuk itu. Langkah atau absennya film bagus di Indonesia bukan karena komersialisasi. Bukan karena sinematik dan artis kita tak mampu. Film kita (juga pers kita) tidak diproduksi berdasarkan hukum pasar secara murni, tetapi hukum “politik adalah panglima,” khususnya politik stabilitas dan keamanan.

Dari Siapa, Untuk Siapa
Amerika Serikat (AS) menjadi negara yang kuat dan makmur, bukan karena kapitalismenya, melainkan berkat kelemahan dan kemiskinan berbagai negeri di Dunia Ketiga yang diisapnya. AS berkepentingan untuk melestarikan peperangan dan kemiskinan diberbagai wilayah lain demi menjaga stabilitas, kesejahteraan, dan kemewahan stalase demokrasi yang diberikan kepada rakyatnya.

Baju Wakil Rakyat
Salah satu karya teater paling sukses yang dipentaskan Rendra sekitar tahun 1975, adalah kisah Perjuangan Suku Naga. Pada intinya, karya teater Rendra itu merupakan sebuah kritik mendasar terhadap proyek utama rezim-rezim di Dunia Ketiga, yakni pembangunan.
Adegan kisah Perjuangan Suku Naga yang paling mengesankan berkaitan dengan komentar Kepala Suku Naga bernama Abisavam tentang ‘baju para wakil rakyat’. Pertemuan ketua parlemen dan rakyat suku naga terjadi karena rakyat ini menolak penggusuran tanahnya yang akan dipakai untuk pembangunan mengadolar.
Dalam awal pertemuan itu, Abisavam mempertanyakan mengapa ketua parlemen berbusana seperti gangster atau anggota parlemen dari Eropa sambil mengaku menjadi wakil rakyat. Kalau berani-beraninya mengaku menjadi wakil rakyat seterusnya busana mereka mewakili busana rakyat. Abisavam juga mengingatkan sang ketua parlemen bahwa rakyat adalah atasan dan majikan para anggota parlemen.
Secara normatif, seharusnya seorang wakil lebih berkewajiban mengerti dan menghormati pihak yang diwakilkannya, yang menjadi atasannya bukan sebaliknya. Namun, dalam prakteknya yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka merasa merekalah atasan kita.
Di republik ini, rakyat sering ditempatkan bukan sebagai pemilik negeri ini, dan pemegang kedaulatan tertinggi.Karena bukan pemilik negeri dan kedaulatan tertinggi, rakyat tidak merdeka berbuat apapun. Ia harus meminta-minta izin, misalnya jika ingin berbicara sesuai hati nurani atau merayakan ulang tahun organisasinya.

Bahasa
Sebagian besar waktu pacaran di kalangan remaja dimakan bahasa. Entah di telepon, di surat, atau di taman. Bahasa meluber di tempat kita bekerja, di kantor atau toko, belajar di sekolah, berdebat di ruang pengadilan, atau mengisi teka-teki. Di dunia ini banyak darah dan air mata mengucur gara-gara bahasa. Pedang dihunus dan massa di mobilisasi karena bahasa. Sejumlah warga negara, seperti Sri Bintang Pamungkas dan Budiman Sudjatmiko, di penjara karena bahasa.

Politik Perizinan dan Terorisme Politik
Di banyak negara, lamban dan rumitnya birokrasi sering dipangkas dengan berbagai cara. Salah satunya dengan tambahan dana. Entah yang bersifat resmi (tarif khusus), atau suap alias uang pelicin. Hal serupa dapat dijumpai di Indonesia, maka bagi kaum kaya, prosedur birokratis tidak selalu menjadi masalah berat. Banyak pemodal asing dari negara industrial lebih suka meraup kekayaan di negeri bekas jajahan seperti Indonesia. Administrasi negara yang kedodoran dan korupsi bukanlah cacat atau gangguan proyek kerja. Justru inilah keunggulan komparatif dan daya-tarik yang tidak tersedia di negeri asal mereka. Mengatasi hambatan atau cacat dalam prosedur perizinan dengan mengandalkan biaya tambahan (resmi atau suap) merupakan jalan pintas. Ini bisa memperlancar kegiatan sebagian warga negara untuk sementara waktu, tetapi ini tidak dinikmati merata bagi seluruh masyarakat. Sehingga menumbuhkan soal baru. Dan itu tidak menyentuh apalagi menyelesaikan sumber persoalan yang pokok.

Langkanya Minyak Tanah

Hari ini tanggal 25 Maret 2008. Minyak tanah mulai langka di daerah Kota Malang khususnya di Kecamatan Lowokwaru. Masyarakat Malang mulai bingung di mana harus mencari dan membeli minyak tanah? Di setiap kampung, setiap kecamatan, khususnya masyarakat yang masih menggunakan minyak tanah, mulai mengeluhkannya.

Tapi yang mengherankan dari kelangkaan minyak tanah ini, di dalam setiap pemberitaan (baik media massa maupun elektro) mengatakan, bahwa minyak tanah akan dibatasi?
Tetapi apa yang terjadi? Pemerintah tidak konsisten dengan pernyataannya. Dimana, pemerintah tidak membatasi malah mengurangi (ini terjadi sejak pertama kali di kampanyekannya pemakaian Elpiji). Di sini terlihat pemerintah sudah tidak konsisten dengan sikap pernyataannya. Dan yang terjadi masyarakatlah menjadi korbannya dari kebijakan tersebut (terutama masyarakat kelas menengah).

Di tengah-tengah kondisi seperti ini, dimana harga-harga kebutuhan pokok mulai menunjukkan kenaikannya (minyak goreng, kedelai, cabe, dll) ditambah lagi dengan kelangkaan minyak tanah (bahkan sekarang sudah mencapai harga Rp. 7.000/liter) akan menambah kesesaraan masyarakat.

Saya, salah satu korban dari kebijakan tersebut berpandangan bahwa; setelah kelangkaan minyak tanah ini, maka masyarakat akan beralih dari minyak tanah ke gas elpiji ('promosi'nya pemerintah) dan minyak tanah akan di tiadakan sama sekali. Dengan demikian 'proyek' pemerintah telah berhasil. Dimana masyarakat sudah beralih ke gas elpiji.

Pemerintah tidak akan berhenti begitu saja dalam pengembangan 'proyek' elpijinya. Saya berkesimpulan bahwa, setelah sekian lama masyarakat memakai gas elpiji, maka pemerintah akan menaikkan sedikit demi sedikit. Ini terjadi tidak hanya satu dua kali saja, bahkan sudah berulang-ulang. Kita ambil saja contoh dengan kenaikan harga BBM, minyak tanah serta listrik. Pemerintah masih mempertahankannya, bahkan tidak tanggung-tanggung untuk menaikkannya.

Disinilah kelemahan masyakat, dan mau tidak mau harus membelinya. Pemerintah mulai pintar mencari kelemahan masyarakat. Karena masyarakat sudah mulai kecanduan dengan barang-barang tersebut. Begitupun dengan gas elpiji.
Bila masyarakat sudah mulai kecanduan gas elpiji (yang katanya murah, irit, efisien, dan mudah pemakaiannya). Maka pemerintah akan menaikkan harga gas elpiji tersebut secara kontinyu. Dan masyarakatlah yang akhirnya menjadi korban.

Untuk itu saya berharap agar pemerintah konsisten dengan pernyataannya ('membatasi' bukan 'mengurangi atau meniadakan' minyak tanah). Bagaimanapun juga pemerintah adalah 'buatan' dari sekian banyak rakyat. Jadikan rakyat sebagai raja, bukan budak atau korban dari suatu kebijakan. Karena dari sekian banyak kebijakan, pemerintah hanya melindungi orang-orang borjuis.