Sepanjang Sejarah Kota, Pernahkah Rakyat Menjadi Prioritas?

"Kita tak boleh puas hanya dengan melihat jalan-jalan dan lapangan-lapangan besarnya saja, lebih dari itu, kita harus juga melihat gang-gang dan lapangan kecil yang tak terhingga jumlahnya" (Samuel Johnson).1)

Di jalan-jalan--dalam segala cuaca dan waktu--kota tetap saja sibuk dengan banyaknya mobil dan kendaraan pribadi lain. Namun, sisi kota yang lebih dalam--di gang-gang sempit, di kolong jembatan, dan di pinggir sungai--kerap luput dari perhatian.

Ya, kita masih saja menjadi orang-orang yang hanya bisa melihat sesuatu dari luarnya saja. Kota yang indah adalah kota yang mempunyai taman kota dan trotoar
yang megah, hingga lupa bahwa karena dibangunnya taman kota itu, puluhan pedagang kaki lima tidak mampu lagi bertahan untuk hidup. Kota bersih kita anggap sebagai kota yang di pusat kotanya sudah tidak ada sampah satu pun, ada RTH (Ruang Terbuka Hijau), ada tong sampah yang sudah lengkap spesifikasinya. Kemudian dengan sengaja melupakan penduduk di pinggiran kota yang hanya bisa pasrah menelan udara kotor dari TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang dibiarkan apa adanya oleh pemerintah.

Lalu, sepatutnyakah kota--yang dianggap ruang besar dengan segala kelengkapannya-- kita puji dengan hanya mengandalkan satu sisi saja? Dimanakah keadilan yang tercantum pada definisi dari kota itu sendiri?

Sejarah Kota Dunia


Melihat wajah kota di era ini, tidak lantas membuat kita langsung mengambil kesimpulan bahwa kota berisi kemewahan an sich. Keberadaan kota mempunyai sejarah panjang dan tidak pernah terlepas dari adanya konflik. Dengan mengetahui sejarah kota, kita berharap akan menjadi lebih bijak dalam memandang fenomena-fenomena yang bermunculan di kota saat ini. Karena sejatinya realitas yang terbentuk hari ini, tak akan pernah lepas dari bayang-bayang sejarah masa lalu. Itu juga yang terjadi pada perkembangan peradaban--termasuk kota--saat ini.

Dimulai dengan peradaban sederhana Mesopotamia, kota tertua yang berkembang pada awal Zaman Neolitik antara tahun 7000 SM-5000 SM.

Sekitar tahun 3500 SM, wilayah Mesopotamia telah berkembang menjadi pusat kota. Hal tersebut dikarenakan kedudukan Mesopotamia yang sangat strategis--diapit oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Tigris dan Sungai Eufrat. Keadaan tersebut menjadikan Mesopotamia sebagai daerah incaran pembentukan banyak kerajaan. Sumeria merupakan pioner kerajaan yang ada di wilayah Mesopotamia. Sehingga pada masa itu, orang-orang Sumeria dikenal sebagai penguasa daerah Mesopotamia.2)

Daerah lain yang turut mengawali perkembangan kota dunia setelah Mesopotamia adalah Mohenjodaro-Harappa. Kota besar yang dibangun sekitat tahun 3000 SM ini terletak di sepanjang lembag Sungai Indus.3)

Contoh lain terjadi pula di lembah Sungai Nil. Seiring berjalannya waktu, daerah lembag sungai tersebut juga berkembang menjadi kerajaan-kerajaan yang dipenuhi kota-kota monumental, dengan pembangunan berbagai kuil dan bangunan istana yang megah. Seperti yang terjadi pada Peradaban Mesir Kuno yang terletak di Memphis, Thebes, dan Tel-el Amarna yang dipenuhi jalan-jalan besar, plaza-plaza kuil, dan makam batu mewah turut didirikan.

Ketiga hal tersebut menandakan bahwa dalam setiap pembangunan peradaban kota lama, selalu dibangun di sekitar lembah sungai--di mana pada waktu itu sungai merupakan unsur ekonomis yang paling dibutuhkan, baik untuk memenuhi kehidupan sehari-hari seperti minum, memasak atau mandi, juga untuk mencari sumber penghasilan dengan cara bercocok tanam. Karena tanah di sekitar lembag sungai relatif subur.

Tetapi, kontras dengan perkembangan kota yang berdiri dengan megahnya, para arkeolog sangat kesulitan menyusun bangunan yang menunjukkan peninggalan penduduk setempat.4) Ternyata, kondisi ini karena puing-puing rumah penduduk dalam pengaturan kota sejarah berada di perkampungan kumuh pinggiran kota. Bahkan, seorang seniman ahli di Sumeria Kuno dapat memperoleh rumah hanya dengan 5 atau 6 persen pendapatannya, sedangkan pekerja kasar harus mengeluarkan 30 hingga 40 persen penghasilannya untuk rumah yang buruk.5) Hal ini membuktikan bahwa sejak beberapa abad sebelum masehi, rakyat miskin selalu berada dalam ketidakadilan, ketimpangan yang jauh dengan kaum kaya. Kondisi seperti ini mirip dengan yang saat ini terjadi. Di balik pemerintahan yang tersusun dengan rapi, rakyat miskin dibiarkan tetap menderita.

Cikal Bakal Kota di Indonesia


Layaknya Mesopotamia, perkembangan daerah lain juga tak serta-merta terbentuk dengan sendirinya. Begitu pula dengan perkembangan Indonesia, juga memiliki serangkaian proses panjang yang turut mengawalnya.

Sejarah kerajaan pertama di Indonesia dimulai dengan ditemukannya 7 buah prasasti yang ditulis di atas Yupa (tugu batu) yang ditulis dalam bahasa Sansekerta dengan menggunakan huruf Pallawa, yang berdasarkan paleografinya, tulisan tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-5 Masehi.6)

Bukti adanya kerajaan-kerajaan lain yang berkembang setelah tahun ditemukannya prasasti berbentuk Yupa tersebut sudah menunjukkan kemajuan yang berarti. Sebut saja kerajaan Majapahit yang berdiri antara tahun 1295 sampai 1500 SM,7) dari barang-barang peninggalannya sudah tampak lebih canggih dibanding masa sebelumnya. Bahkan kerajaan ini pernah mengklaim diri sebagai pemersatu nusantara untuk pertama kalinya.

Perkembangan kerajaan-kerajaan di Indonesia berpengaruh juga pada perkembangan sejarah kota. Ketika terbentuk kerajaan-kerajaan besar, muncul pula daerah pusat pemerintahan (ibukota) yang berkembang jauh lebih pesat dibanding daerah-daerah sekitarnya. Biasanya, posisi strategis suatu kota juga akan berpengaruh terhadap perkembangan kota yang lebih besar.

Selanjutnya untuk menjadi lebih besar setiap daerah memerlukan sebuah akses penghubung untuk melakukan perdagangan, yaitu pelabuhan. Inilah yang membuat kerajaan ataupun daerah sekitar pelabuhan relatif lebih menonjol dalam hal perekonomian atau pembangunannya daripada daerah lain yang jauh dari pelabuhan.

Contoh konkrit nampak pada perkembangan Jakarta. Menurut laporan para penulis Eropa abad ke-16 menyebutkan Jakarta dulunya sebuah kota bernama Kalapa, yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan Hindu bernama Sunda Kelapa.8)

Selain itu, kerajaan dengan daerah perkebunan yang luas serta pertanian yang maju juga berpeluang menjadi perkotaan yang besar. Terbukti di daerah sekitar bekas kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan agraris, kini menjadi kota Surabaya, yang hingga saat ini mampu menjadi salah satu pusat perekonomian Indonesia. Meskipun tidak lagi menjadi kota agraris.

Sayangnya, saat abad ke-16 orang-orang Belanda datang dan kemudian menguasai Jakarta. Di sinilah dimulainya masa kolonialisme yang kemudian berkuasa hingga beberapa abad di Indonesia.

Masa Kelam Kolonialisme di Indonesia
Bila dalam analisis materialisme-dialektika-historis, Marx menekankan bahwa perubahan manusia dipengaruhi perubahan cara manusia dalam berproduksi. Para pemuka kapital berproduksi dengan mengekploitasi alam dengan kapasitas yang berlebihan untuk memenuhi target keuntungannya.

Indonesia sebagai negara yang kaya hasil alam pun tak luput menjadi daerah jarahan. Selama kurang lebih 3,5 abad, bangsa ini berada dalam masa penjajahan. Mulai bangsa Portugis, Belanda, ataupun Jepang pernah mencicipi Indonesia sebagai daerah kolonialnya. Keadaan ini sangat merugikan bangsa Indonesia, utamanya bagi rakyat yang selalu menjadi korban utama.

Kondisi seperti di atas terlihat pada saat pembentukan kota kolonial yang merupakan subsistem dari sistem urban metropolitan yang ditransfer menjadi sebuah wilayah yang bergantung.9)

Jaringan kota yang sebelumnya didominasi oleh masyarakat pribumi kemudian diambil alih oleh "pendatang" dari Eropa yang berkuasa di daerah tersebut. Umumnya tujuan mereka adalah untuk memperluas kontrol dari rute laut dan perdagangan lokal yang melimpah di daerah tersebut.10)

Di masa-masa ini rakyat Indonesia merasakan kepedihan yang teramat sangat. Betapa tidak, masyarakat dibuat miskin, bodoh, dan hanya dimanfaatkan untuk memuaskan keinginan penjajah. Hasil alam yang melimpah di bumi pertiwi, dikuras tanpa ampun. Dan, ironisnya hasil bumi ini tak pernah sedikitpun terciprat pada rakyat Indonesia. Semua diangkut ke negeri penjajah, untuk memperkaya dan makin memperkokoh kolonialisme. Tak ayal penjajah di negeri ini semakin makmur dan melanggengkan imperialisme.

Meski demikian, pola perkembangan kota di Indonesia banyak diadopsi dari masa itu. Entah diakui atau tidak, peradaban yang dibangun dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, tidak akan pernah lepas dari masa kelam kolonialisme. Pengaruh paham merkantilisme yang melahirkan imperalisme turut mewarnai hitam wajah pembangunan bangsa ini.

Tentu saja hal ini membawa dampak yang sangat signifikan terhadap sejarah perkembangan kota. Kota pun beringsut menjadi monumen diskriminasi kolonial, setidaknya dilihat dari struktur dan hierarki tata ruang. Pusat-pusat kota hanya dihuni orang-orang Eropa dan pendatang Asia, sementara penduduk pribumi tinggal di pinggiran kota.11) Maka, pembangunan pemukiman, rel kereta api, jalan raya, lapangan-lapangan pertemuan, hingga penamaan jalan raya pun digunakan untuk kepentingan golongan kolonialis an sich.

Ketika masa penjajahan Belanda berakhir, bangsa lain yang memiliki misi sama menggantikan peran sebagai lelakon di atas bangsa ini. Jepang mengukuhkan diri sebagai pemegang kendali, setelah ada kekosongan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia.

Namun, di bawah kekuasaan Jepang yang hanya beberapa tahun saja tidak melahirkan sesuatu yang bisa dibanggakan untuk pembangunan tata kota. Akan tetapi, selama pendudukan Jepang mulailah orang Indonesia keluar dari lingkungan kampung di kota lalu masuk ke daerah elite yang sebelumnya diperuntukkan bagi orang Eropa atau timur asing.12)

Pasca Proklamasi


Sebelum kemerdekaan, kota-kota di Indonesia dibentuk oleh pemerintahan kerajaan atau kesultanan. Namun ketika perkembangan Indonesia dihambat oleh kolonialisme dan kemudian merdeka, sebagai negara yang baru, tentunya Indonesia masih bingung mencari bentuk yang ideal sebuah tatanan kenegaraannya. Tak mengherankan lagi, gaya tambal-sulam dalam penerapan kebijakan mengenai tata ruang sudah lazim terjadi. Kurangnya pengalaman maupun penguasaan konsep yang matang dalam mengelola daerah perkotaan menjadi hambatan yang tak bisa diabaikan lagi. Padahal sejatinya kota adalah sebuah sistem sosial yang di dalamnya terdapat hierarki kekuasaan pemerintahan yang akan menghasilkan sebuah keteraturan pada warga kota. Sehingga konsep ideal kota masih jauh dari gapaian kota-kota Indonesia.

Namun, belum sempat rakyat Indonesia hidup tenang tanpa adanya kolonial, lagi-lagi gonjang-ganjing peperangan mengawali sejarah perkotaan di tanah air. Pasca ambruknya kolonial Jepang, yaitu periode 1945-1950, kota-kota di Indonesia berada dalam kondisi mengenaskan akibat diterjang peperangan.13) Hembusan udara proklamasi yang masih hangat disambut ganas ulah Belanda yang mencoba melanggengkan kolonialisme di Indonesia.

Selain itu, masalah yang paling kentara dalam masa ini, tidaklah berkutat mengenai pembangunan saja, tetapi mengenai harapan hidup masyarakat yang semakin menurun. Tak heran, jika masa-masa itu pembangunan di Indonesia sedikit terhambat. Berbagai terjangan konflik internal bangsa yang paling mendasar, dijadikan prioritas dalam pemulihan kondisi bangsa.

Bila masa Orde Lama identik dengan usaha penyelamatan negara dari sisa-sisa kolonial maupun berbagai pemberontakan masyarakat daerah, di masa selanjutnya (Orde Baru) pemerintah menggagas pola pembangunan melalui berbagai upaya, dengan tujuan meningkatkan perekonomian.

Dan, program Pelita (Pembangunan Lima Tahun) muncul sebagai andalan. Dalam Pelita I dan II pembangunan secara teoritis dipusatkan pada sektor pertanian. Sedangkan industrialisasi menempati prioritas kedua.14) Ini diprioritaskan untuk membuat hubungan antara kota metropolis dan agropolis dapat terjalin harmonis. Hal ini ditunjukkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, serta pemerataan pendapatan.

Dalam masa Pelita I perekonomian Indonesia telah tumbuh dengan laju perkembangan rata-rata 7 persen per tahun, dan dalam Pelita II diperkirakan 6-7 persen, Pelita IV sekitar 4 persen. Pertumbuhan sektor pertanian hanya sekitar 4,5 persen, sementara sektor modern (industri) 9-10 persen. Angka ini semakin merosot lagi pada Pelita III dan IV.15)

Sayangnya, pertumbuhan ekonomi yang begitu drastis tersebut, tidak diikuti kenaikan kesejahteraan masyarakat. Malah menimbulkan banyak permasalahan fundamental seperti defisit neraca pembayaran, utang luar negeri yang meroket, ketimpangan pendapatan, tingginya angka pengangguran, dan jumlah orang miskin yang cukup besar (walau angka resmi menunjukkan pengurangan yang terus-menerus).16)

Keadaan ini menjadi kekeliruan para ekonom Indonesia yang memuja terhadap konsep pertumbuhan ekonomi. Kondisi kesejahteraan masyarakat dianggap mampu digambarkan hanya dengan pertumbuhan ekonomi tanpa mengetahui variabel penting lainnya.17)

Sisi Gelap Urbanisasi


Ketika keterdesakan ekonomi kian melekat, anggapan bahwa kota adalah tempat menggapai impian, bagi sebagian besar masyarakat mengundang adanya perpindahan penduduk dari daerah yang kurang maju, ke daerah yang lebih maju. Setelahnya, terjadilah urbanisasi besar-besaran.

Permasalahan yang menjadi inti dari urbanisasi adalah tidak adanya pemerataan kesejahteraan. Di mana kesejahteraan selama ini hanya dimiliki oleh segelintir orang, dan kemiskinan menjadi momok bagi mayoritas lainnya. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan kesejahteraan yang amat curam antara masyarakat desa kota. Hampir 70 persen kegiatan utama ekonomi Indonesia berada di kota dan volume uang yang beredar di Jakarta saja mencakup 65-70 persen dari keseluruhan.18) Akibat yang terjadi urbanisasi tak terhindarkan lagi.

Arthur Okun dengan gamblang memaparkan kompleksitas dalam pemerataan ekonomi, "konflik antara pemerataan dan efisiensi adalah trade off sosio ekonomi terbesar kita, dan hal itu menghantui kita dalam segala dimensi kebijakan sosial. Kita tak mungkin mencapai efisiensi pasar dan pada saat yang sama membaginya sama rata."19)

Begitulah kompleksitas antara pemerataan dan efisiensi. Di satu sisi kita menginginkan kesejahteraan untuk semua, sedangkan di sisi lain kita terbentur dengan kenyataan bahwa pertumbuhan juga perlu kita jadikan prioritas. Namun sejatinya pertumbuhan yang selama ini kita idam-idamkan orientasinya tak jauh dari peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan, kuatnya persaingan di perkotaan semakin menjadikan masyarakat urban terpinggirkan, apalagi masyarakat urban ini kebanyakan tidak dibekali ketrampilan, keahlian, dan pendidikan yang memadai.

Kebanyakan kaum miskin hanyalah menjadi sisa-sisa peradaban hingga mereka hanya bisa bertepuk tangan dan bersorak dalam kemajuan (modernisasi). Segala keterbatasan menjadikan mereka hanya bisa berjuang di jalannya sendiri dengan segala keterbatasan kemampuan dan modal. Inilah yang membuat mereka semakin terbuang jauh dari modernisasi. Karenanya, kebanyakan mereka bermukim di pinggiran kota, terpuruk di tempat-tempat kumuh. Hidup seadanya.

Tak mengherankan jika jumlah daerah kumuh perkotaan Indonesia naik dengan cepat, dari 47.500 hektar di tahun 2004 menjadi 54.000 hektar di tahun 2006, demikian Menteri Negara Perumahan Rakyat, Mohammad Yusuf Asy'ari memaparkan. Kondisi memprihatinkan ini terjadi bersamaan dengan tumbuhnya jumlah penduduk perkotaan secara signifikan, dari 32,8 juta jiwa atau 22,3 persen dari seluruh jumlah penduduk di tahun 1980, menjadi 55,4 juta jiwa atau 30,9 persen di tahun 1990.20)

Hal ini mengundang kesimpulan, bahwa sepanjang sejarah perkotaan di Indonesia permasalahan klasik yang dihadapi adalah masalah urbanisasi dan kesejahteraan. Setiap solusi penanganan yang selalu dilontarkan, capainya masih jauh dari harapan. Kelemahannya selalu berkutat pada masalah implementasinya. Kompleksitas permasalahan perkotaan ini memberikan sinyal, bahwa kemajuan bukanlah diperuntukkan bagi kemajuan bersama. Kemajuan menjadi barang langka yang hanya dimiliki kaum kapitalis pemilik modal yang memegang kuasa atas nasib rakyat jelata. Akhirnya rakyat hanya menjadi alat, boneka, dan mesin para kaum kapitalis beserta birokrasi borjuis dalam meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.


-------------------
1) Arthur B. Galilion dan Simon Eisner, 1996. Pengantar Perancangan Kota. Jakarta: Erlangga. hal. 53.
2) http://ms.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia.
3) Arthur B. Galilion dan Simon Eisner. ibid. hal. 12.
4) Ibid. hal. 13.
5) Albert Bemis dan Jhon Burchard. The Evolving House. Jilid Pertama dari A History O Home (Cambridge, Mass., MIT Press, 1933-36) dalam buku Galilion, Arthur B. dan Simon Eisner. Ibid. hal. 13.
6) http://www.kutaikertanegara.com.
7) http://www.wikipedia.co.id.
8) http://www.jakarta.go.id.2004.
9) Paul Wheatly. 1983. Nagara and Commandery: Origins of the Southeast Asian Urban Traditions. The University of Chicago Department of Geography.
10) http://www.pps.ui.ac.id.
11) Freek Colombijn, dkk(ed). 2005. Kota Lama Kota Baru. Yogyakarta: Ombak. hal. 30.
12) B.N. Marbun. 1976. Kota Indonesia Masa Depan, Masalah dan Prospek. Jakarta: Erlangga. hal. 5.
13) Moordiati. Masyarakat Kota Dalam Sejarah Surabaya 1930-1960 dalam Kota Lama Kota Baru, Sejarah Kota-kota di Indonesia. Jogjakarta: Ombak. hal. 307.
14) B.N. Marbun. 1976. Kota Indonesia Masa Depan, Masalah dan Prospek. Jakarta: Erlangga. hal. 115.
15) Ibid. hal. 118.
16) Ahmad Erani Yustika. 2007. Perekonomian Indonesia: Satu Dekade Pascakrisis Ekonomi. Malang: BPFE Unibraw. hal. 27.
17) Mubyarto. Teori Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Ekonomi Pancasila. di http://www.ekonomirakyat.org.
18) B.N. Marbun. Ibid. hal. 115.
19) Arthur Okun dalam Mikro Ekonomi. Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus. hal. 416.
20) Laju Pertumbuhan Kota Bebani Kebijakan Perumahan di http://www.yusufasyari.com.