Sastra Indonesia dalam Skenario Imperialisme

Nasionalisme humanis dibangun atas dasar prinsip, setiap bangsa mampu memberikan sumbangan dalam menegakkan harkat dan martabat manusia, serta untuk pengembangan nilai-nilai humanisme sesuai dengan karakteristik dan sifat-sifat bangsa itu. Tidak hanya paham kebebasan, keadilan dan kesetaraan, tetapi paham toleransi adalah hal yang perlu mendapat perhatian dalam tata pergaulan internasional. Nasionalisme yang berlandaskan pada toleransi tidak hanya dapat menciptakan perdamaian dunia, tetapi dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Demikian gagasan nasionalisme humanis dari seorang Soekarno. 

Pada saat ini nasionalisme bangsa kita tengah dirongrong oleh kekuatan besar dari Barat yang kita kenal sebagai imperialisme. Kita telah didikte bagaimana bernegara, begitu banyak kebijakan-kebijakan yang seharusnya berpihak pada rakyat telah disulap menjadi keuntungan para pemodal besar.

Sejak kebijakan penanaman modal asing ditetapkan pada tahun 1967, segala sendi kehidupan berbangsa menjadi incaran penjajahan mereka, tak terkecuali kebudayaan. Kita telah diberi fatamorgana budaya yang membuat kita merasa nyaman. Pada sektor budaya ada sebuah skenario besar yang sedang dijalankan lewat agen-agen yang sengaja ditanamkan di negeri ini dengan memakai wajah kesenian.

Dalam skenarionya, pihak imperialis menyadari bahwa saat ini sangat tidak mungkin untuk memaksakan kehendak dengan jalan menginvasi sebuah negara lewat militerisme (walaupun hal itu sedang dilakukan di wilayah Timur Tengah). Maka, strateginya melalui protectorate atau mandate dan targetnya adalah menghancurkan tatanan politik, sosial, dan moral rakyat, agar memeluk nilai-nilai kaum imperialis.

Pada imperialisasi kebudayaan, kaum imperialis berencana menguasai jiwa (de geest) dari bangsa lain, karena dalam kebudayaan terletak jiwa suatu bangsa. Jika kebudayaannya dapat diubah, maka berubahlah jiwa bangsa itu. Kaum imperialis hendak melenyapkan kebudayaan suatu bangsa dan menggantikannya dengan kebudayaan kaum imperialis, hingga jiwa bangsa jajahan itu menjadi sama atau menjadi satu dengan jiwa si penjajah. Menguasai jiwa suatu bangsa berarti menguasai segala-galanya dari bangsa itu. Imperialisme kebudayaan itu adalah imperialisme yang sangat berbahaya, karena masuknya gampang, tidak terasa oleh yang akan dijajah dan jika berhasil sukar sekali bangsa yang dijajah dapat membebaskan diri kembali, bahkan mungkin tidak sanggup lagi membebaskan diri. 

Ada indikasi yang sangat kuat bahwa imperialisme kebudayaan dewasa ini sedang tumbuh dalam sastra Indonesia kontemporer, terutama melalui fiksi-fiksi seksual-liberal karya para penulis terkini yang sebagian berasal dari Komunitas Utan Kayu (KUK). Seks sebagai tema primer karya-karya mereka, terutama karya-karya Ayu Utami, adalah “panser ideologi” yang dipaksakan masuk untuk menumbuhkan imperialisme budaya itu. Mereka telah mendewakan nilai-nilai estetis sebagai sebuah pencapaian karya adiluhung, tanpa memperhitungkan nasionalisme dan moralitas generasi bangsa ini. Betapa tidak, kebebasan membicarakan seks (gerakan-gerakan seks) yang termaktub dalam karya-karya mereka hanya dimiliki oleh kebudayaan Barat. Sama sekali tidak mencerminkan kepribadian Indonesia. 

Kearifan lokal kita lebih menghormati hak individu dalam bersenggama dan lebih halus pengungkapannya. Pembicaraan (konsultasi) seks dilakukan pada pihak tertentu saja: suami-istri, dokter, konselor rumah tangga. Tidak diumbar kemana-mana, apalagi dipublikasi secara luas lewat buku dan media massa.

Sebagai komunitas intelektual, KUK sebenarnya mampu menyerap sumber inspirasi dari kebudayaan lokal, seks sekalipun. Tetapi, lewat karya-karya Ayu Utami, TUK malah menyajikan seks ala Barat yang liberal dalam upaya menarik simpati pemodal besar kaum imperalis. Seperti halnya Dante lewat karyanya, La Divina Comedia, yang terinspirasi Isra Mi’raj Nabi Muhammad (berisi penghinaan), kaum imperialis telah menggunakan sastra dan film sebagai propaganda ideologi mereka. Beragam politik kesenian pun mereka jalankan, seperti disinyalir dalam tulisan Viddy A Daery (Gerakan Sastra Anti Neo-Liberalisme) bahwa KUK mendirikan sanggar-sanggar sastra di berbagai daerah, sebagai bagian dari “gerakan politik sastra” untuk liberalisasi. Dalam kaitan ini KUK juga berupaya merebut kursi-kursi strategis di bidang sastra, seperti menguasai Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).

Sesosok Wowok Hesti Prabowo dan Maman S. Mahayana dengan meledek menyatakan  bahwa DKJ sekarang telah menjadi cabang KUK. Selain itu ada kabar, bahwa DKJ membantu dana besar untuk pelaksanaan program rutin KUK, yakni Utan Kayu International Literary Biennale 2008, dengan mengorbankan program Komite Sastra DKJ sendiri. Sementara, acara besar seperti Pekan Presiden Penyair (PPP) yang pernah diselenggarakan oleh Yayasan Panggung Melayu (YPM) di TIM, sama sekali tidak mendapat bantuan DKJ. Menurut ketua YPM Asrizal Nur, panitia PPP bahkan cenderung dipersulit untuk menyewa tempat di TIM. Ketua Masyarakat Sastra Jakarta, Slamet Rahardjo Rais, juga sempat mengeluhkan program Komite Sastra DKJ yang tidak menyentuh komunitas sastra di Jakarta yang seharusnya menjadi sasaran program DKJ. Kenyataannya, Komite Sastra DKJ periode ini memang hanya mengadakan acara rutin kecil-kecilan, yakni Lampion Sastra, yang sesungguhnya cukup dilaksanakan oleh sanggar sastra atau lembaga mahasiswa–—alias ‘bukan level’ DKJ.

Saya rasa pendirian komunitas cabang KUK atau TUK di daerah-daerah juga adalah skenario lain untuk merekrut penganut-penganut baru yang akan patuh pada kehendak sang imperialis dalam mendikte kebutuhan sastra ke depan. Dan, penguasaan posisi stategis dalam lembaga kesenian, disinyalir adalah upaya untuk memperkuat finansial organisasi terkait dengan berkurangnya pasokan dana dari luar (subsidi silang), dengan bukti kasus bantuan dana DKJ untuk biennale KUK di atas. Melalui novel dan esei-eseinya di X-Magazine, aktifis KUK Ayu Utami pun mengumbar tubuhnya sendiri ke khalayak ramai tanpa rasa malu. Ini adalah keprihatinan terdalam bagi kaum perempuan! Eksploitasi tubuh atas nama eksplorasi estetis telah dijadikan tameng dalam memunculkan sastra gaya rambut belah tengah–—sebuah feminisme sastra liberal yang menyesatkan! Terkadang rasa penasaran menghinggapi tatkala melihat sepak terjang para perempuan yang tak segan-segan memperagakan gerakan seks mereka sendiri lewat kata. Jadi, apa perbedaan fiksi-fiksi seksual mereka dengan layanan seks premium call 0809? Apakah mereka merasa lebih berderajat karena berada di jalur sastra?

Memang, fiksi seksual tidak hanya ditulis oleh orang-orang KUK, tapi juga penulis di luar KUK, seperti Dinar Rahayu, Djenar Maesa Ayu, Hudan Hidayat dan Mariana Amirudin, serta Henny Purnamasari. Namun, karya-karya mereka muncul setelah novel Saman karya Ayu Utami mendapat sambutan banyak kalangan dan laris di pasaran.

Keteguhan seorang Jane Austen menggali peristiwa lokal sebagai sumber inspirasinya patut digugu dan ditiru, kekonsistennya mewartakan lewat sastra perihal kehidupan perempuan di masanya yang menjadi korban pergerakan industri. Walaupun banyak dicemooh kalangan kritikus sastra karena tidak peka dengan sejarah besar ‘revolusi industri’, siapa sangka karya-karyanya abadi, dan bahkan banyak menjadi bahan telaah. Seperti yang diakui oleh Edward W Said, dalam Mansfield Park Jane, tidak buta-buta amat akan kondisi sosial politik yang kental kritik terhadap imperialisme. Proses kekaryaan Jane mengajarkan pada kita bahwa keabadian karya bukan dilihat dari isu hangat apa yang akan melambungkan popularitas, yang sifatnya sementara. Melainkan keteguhan hati dalam mewartakan apa yang menjadi tuntutan rakyat pada masanya.

Substansi dari peran kaum intelektual adalah membongkar hegemoni! Hampir semua cendekiawan tempo dulu adalah hasil dari didikan penjajah, tetapi mereka berhasil menempatkan diri agar tidak terjerat menjadi ‘intelektual bayaran’ yang bisa disetir oleh penjajah. Tapi, ternyata kondisi ideal itu tak berlaku lagi di saat sekarang, semua serba pragmatis dan pesimistis. Kesusateraan Indonesia digadaikan hanya karena keinginan sebuah komunitas untuk menjadi jaya, untuk menjadi yang terbesar.

Legitimasi semu sastra yang ditawarkan pihak pendukung hegemoni atau sentralisasi sastra hanyalah permen yang bisa menghancurkan gigi kesusasteraan Indonesia. Sudah cukup sastra kita didikte oleh satu komunitas atau lembaga kesenian dalam menentukan kebutuhan pasar sastra Indonesia ke depan. Adalah kebodohan jika kita tahu kondisi (permasalahan) lingkungan kita tapi kita sendiri tidak bergerak! 

Karena itu, sudah saatnya para sastrawan Indonesia menabuh genderang perang untuk melawan sastra imperialis-liberalis dalam segala bentuknya. Hentikan praktek prostitusi kebudayaan yang akan menelan nasionalisme dan moral kita! Saatnya bergerak dengan apa yang kita bisa!

Sumber tulisan: Mahdiduri (Penyair dan Ketua KSI Banten).