11 April 2008

Esai Budaya (Kumpulan)

Kebudayaan Indonesia yang Dihalalkan
Berbagai kisaj sejarah diberbagai kawasan dunia menunjukkan bahwa bertahannya kejayaan suatu kekuasan manusia atas manusia lain tidak disebabkan melulu karena kehebatan si penguasa, tapi juga karena kelemahan pihak yang dikuasai dan yang memperkuat penindasan atas kaumnya sendiri. Kaum feminis tahu benar kukuhnya penindasan atas kaum wanita disebabkan, antara lain, oleh dukungan sebagian tak kecil wanita sendiri terhadap kelestarian penindasan tersebut. Mereka berbuat demikian karena “tidak sadar” atau “sadar tetapi dipaksa keadaan.” Sejarah penjajahan Belanda di Indonesia menunjukkan bahwa kekuasaan asing itu dimungkinkan, antara lain, oleh andil kaum pribumi untuk memperkuat jalannya pemerintahan penjajahan.

Progresivitas Kapitalisme
Penjelasan baku di Indonesia mengenai rendahnya kualitas film Indonesia ialah dominasi nilai komersial dalam proses produksi. Jika komersialisme ini dapat diterjemahkan sebagai kapitalisme? Justru sebaliknya. Kita tak menikmati film nasional bermutu karena kurangnya persaingan pasar ala kapitalisme yang terbuka. Film-film yang bagus dari AS (Amerika Serikat) tidak dibuat dengan niat utama mencapai nilai estetika tinggi, tetapi laba sebesar-besarnya. Laba yang besar tidak bertabrakan dengan nilai estetika tinggi bilamana ada permintaan di pasar untuk itu. Langkah atau absennya film bagus di Indonesia bukan karena komersialisasi. Bukan karena sinematik dan artis kita tak mampu. Film kita (juga pers kita) tidak diproduksi berdasarkan hukum pasar secara murni, tetapi hukum “politik adalah panglima,” khususnya politik stabilitas dan keamanan.

Dari Siapa, Untuk Siapa
Amerika Serikat (AS) menjadi negara yang kuat dan makmur, bukan karena kapitalismenya, melainkan berkat kelemahan dan kemiskinan berbagai negeri di Dunia Ketiga yang diisapnya. AS berkepentingan untuk melestarikan peperangan dan kemiskinan diberbagai wilayah lain demi menjaga stabilitas, kesejahteraan, dan kemewahan stalase demokrasi yang diberikan kepada rakyatnya.

Baju Wakil Rakyat
Salah satu karya teater paling sukses yang dipentaskan Rendra sekitar tahun 1975, adalah kisah Perjuangan Suku Naga. Pada intinya, karya teater Rendra itu merupakan sebuah kritik mendasar terhadap proyek utama rezim-rezim di Dunia Ketiga, yakni pembangunan.
Adegan kisah Perjuangan Suku Naga yang paling mengesankan berkaitan dengan komentar Kepala Suku Naga bernama Abisavam tentang ‘baju para wakil rakyat’. Pertemuan ketua parlemen dan rakyat suku naga terjadi karena rakyat ini menolak penggusuran tanahnya yang akan dipakai untuk pembangunan mengadolar.
Dalam awal pertemuan itu, Abisavam mempertanyakan mengapa ketua parlemen berbusana seperti gangster atau anggota parlemen dari Eropa sambil mengaku menjadi wakil rakyat. Kalau berani-beraninya mengaku menjadi wakil rakyat seterusnya busana mereka mewakili busana rakyat. Abisavam juga mengingatkan sang ketua parlemen bahwa rakyat adalah atasan dan majikan para anggota parlemen.
Secara normatif, seharusnya seorang wakil lebih berkewajiban mengerti dan menghormati pihak yang diwakilkannya, yang menjadi atasannya bukan sebaliknya. Namun, dalam prakteknya yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka merasa merekalah atasan kita.
Di republik ini, rakyat sering ditempatkan bukan sebagai pemilik negeri ini, dan pemegang kedaulatan tertinggi.Karena bukan pemilik negeri dan kedaulatan tertinggi, rakyat tidak merdeka berbuat apapun. Ia harus meminta-minta izin, misalnya jika ingin berbicara sesuai hati nurani atau merayakan ulang tahun organisasinya.

Bahasa
Sebagian besar waktu pacaran di kalangan remaja dimakan bahasa. Entah di telepon, di surat, atau di taman. Bahasa meluber di tempat kita bekerja, di kantor atau toko, belajar di sekolah, berdebat di ruang pengadilan, atau mengisi teka-teki. Di dunia ini banyak darah dan air mata mengucur gara-gara bahasa. Pedang dihunus dan massa di mobilisasi karena bahasa. Sejumlah warga negara, seperti Sri Bintang Pamungkas dan Budiman Sudjatmiko, di penjara karena bahasa.

Politik Perizinan dan Terorisme Politik
Di banyak negara, lamban dan rumitnya birokrasi sering dipangkas dengan berbagai cara. Salah satunya dengan tambahan dana. Entah yang bersifat resmi (tarif khusus), atau suap alias uang pelicin. Hal serupa dapat dijumpai di Indonesia, maka bagi kaum kaya, prosedur birokratis tidak selalu menjadi masalah berat. Banyak pemodal asing dari negara industrial lebih suka meraup kekayaan di negeri bekas jajahan seperti Indonesia. Administrasi negara yang kedodoran dan korupsi bukanlah cacat atau gangguan proyek kerja. Justru inilah keunggulan komparatif dan daya-tarik yang tidak tersedia di negeri asal mereka. Mengatasi hambatan atau cacat dalam prosedur perizinan dengan mengandalkan biaya tambahan (resmi atau suap) merupakan jalan pintas. Ini bisa memperlancar kegiatan sebagian warga negara untuk sementara waktu, tetapi ini tidak dinikmati merata bagi seluruh masyarakat. Sehingga menumbuhkan soal baru. Dan itu tidak menyentuh apalagi menyelesaikan sumber persoalan yang pokok.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar