Irasional Namun Efektif

Oleh: A Setyo Wibowo (Pengajar STF Driyarkara, Jakarta)

Kenalilah dirimu sendiri, itulah maksim Orakel Delphi dasar pencarian kebijakan Sokrates, bapak semua pencari kebijakan dalam kebajikan (Platon, Alkibiades 130E).

Jika para calon anggota legislatif menebarkan dengan sangat percaya diri foto mereka, apakah mereka benar-benar memperkenalkan diri mereka? Secara rasional sokratik, tentu tidak, tetapi pada kenyataannya, sepalsu apa pun imaji yang dibangun, itu bisa efektif! Pertaruhannya bagi kita adalah menyadari keanehan ini supaya demokrasi bisa kita langgengkan.

Mengakhiri Kontroversi SUPERSEMAR

Oleh: Aswi Warman Adam dalam Seabad Kontroversi Sejarah

Sampai hari ini tampaknya kontroversi tentang Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) 1966 tidak kunjung selesai. Kontroversi pertama, tentang proses penyusunan dan penyerahan surat tersebut yang terkesan tidak wajar. Surat tersebut dibuat bukanlah atas inisiatif dan kemauan Soekarno sendiri. Tahun 1998, anggota Tjakrabirawa Letnan Dua (purn) Soekardjo Wilardjito mengaku bahwa Jenderal Panggabean menodongkan pistolnya kepada Presiden Soekarno, dengan kata lain penugasan tersebut (baca: pengalihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto) diberikan dalam keadaan terpaksa. Pada gilirannya, orang bisa menduga bahwa pada bulan Maret 1966 itu terjadi semacam kudeta.

Perang Sejarah di Yogya Belum Selesai

Oleh: Asvi Warman Adam dalam buku Seabad Kontroversi Sejarah

Ketika Nasionalisme Dikaburkan Budaya Pop

Oleh: J.H. Prastiwi (pegiat Lingkar Studi Anak Merdeka, FISIP Unair, Surabaya)

Ada banyak pelajaran yang dapat kita tarik dari sistem globalisasi. Melalui sistem ini, setidaknya kita dapat melihat bagaimana sistem teknologi informasi maju begitu pesat. Kemudian, kita juga dimudahkan untuk mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dari berbagai penjuru dunia.

Namun, pelajaran lain yang tak kalah penting adalah merebaknya ideologi-ideologi tandingan yang sebenarnya mengglobal pula. Misalnya, kemunculan gerakan-gerakan kultural dan keagamaan, seperti gerakan terorisme yang mengatasnamakan agama.

Dwifungsi Sipil

Oleh: Ariel Heryanto

Wafa Idris

Oleh: Nong Darol Mahmada

Menyelamatkan Masa Depan: Telaah Kritis Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Ekologis

Oleh: Maya Susiani, mahasiswi Manajemen FE Unej

"Dunia ini sanggup untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia, namun tidak untuk kerakusannya." (Mahatma Gandhi)

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tidak lepas dari "kutukan" sebagai negara bencana. Mulai dari banjir badang yang menimpa Kecamatan Panti, Jember, tanah longsor di berbagai daerah, lumpur Lapindo, sampai kasus banjir yang terjadi pada akhir Juli yang menimpa Monowali, Sulawesi Selatan, hingga menewaskan lebih dari 70 orang. Tidak terhitung lagi berapa banyak manusia yang menjadi korban. Juga kerugian materil dan psikis yang diderita korban.

Sepanjang Sejarah Kota, Pernahkah Rakyat Menjadi Prioritas?

"Kita tak boleh puas hanya dengan melihat jalan-jalan dan lapangan-lapangan besarnya saja, lebih dari itu, kita harus juga melihat gang-gang dan lapangan kecil yang tak terhingga jumlahnya" (Samuel Johnson).1)

Di jalan-jalan--dalam segala cuaca dan waktu--kota tetap saja sibuk dengan banyaknya mobil dan kendaraan pribadi lain. Namun, sisi kota yang lebih dalam--di gang-gang sempit, di kolong jembatan, dan di pinggir sungai--kerap luput dari perhatian.

Ya, kita masih saja menjadi orang-orang yang hanya bisa melihat sesuatu dari luarnya saja. Kota yang indah adalah kota yang mempunyai taman kota dan trotoar

Politik Agama yang Berbuah Kekerasan

Oleh Prof. Dr. Syamsul Arifin M.Si. (guru besar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang).

Sejak Israel mengagresi Gaza, saya berkali-kali mendapat pesan pendek (SMS) dari aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Isi pesannya lugas dan tegas: mengutuk agresi Israel yang sudah menimbulkan banyak korban dari kalangan sipil.

Ancaman CIA dan Peristiwa Cikini

Barangkali bukan hal yang baru bila Dinas Pusat Intelijen Amerika Serikat (CIA) pernah berusaha menggulingkan bahkan berniat membunuh mantan Presiden Sukarno. Namun setidaknya dua buah buku yang ditulis warga AS menyingkap keterlibatan CIA di Indonesia itu.

Buku pertama ditulis William Blum, dengan judul Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II terbit tahun 1995. Buku kedua Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia yang ditulis pasangan sejarawan Audrey and George McT. Kahin, juga terbit tahun 1995.

Buku terakhir ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dr. R.Z. Leirissa di bawah judul "Subversi sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia" dan diterbitkan Pustaka Utama Grafiti tahun 1997.

Konsekuensi dari Urutan Presiden

Oleh Dr Asvi Warman Adam, ahli peneliti utama LIPI di Jakarta.

Dalam seminar PDRI yang diadakan Universitas Andalas di Padang 26 Juli 2006, Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa dirinya ditugasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengkaji tentang presiden-presiden Republik Indonesia. Hal itu tentu berkaitan pula dengan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Mensesneg terhadap para (mantan) presiden tersebut.

Selain dari pensiun, hak-hak lain seperti rumah, sebuah sumber menyebutkan, mantan presiden memperoleh rumah senilai Rp 20 miliar. Selain dari memiliki hak-hak materiil, status sebagai (mantan) presiden itu mempunyai implikasi dalam penulisan dan pengajaran sejarah. Sebab, ada tokoh-tokoh yang tidak disinggung dalam pendidikan sejarah di sekolah, padahal mereka seharusnya digolongkan sebagai presiden, yakni Sjafruddin Prawiranegara dan Assaat.

Tokoh Pejuang yang Kalah

Oleh Dr Asvi Warman Adam, ahli peneliti utama LIPI di Jakarta

HAM Khas versi Indonesia

Oleh Roch Basoeki Mangoenpoerojo*

Prestasi Boedi Oetomo yang paling spektakuler adalah jati diri bangsa. Indonesia sesungguhnya sudah punya HAM sendiri, yang jauh lebih berat untuk dilaksanakan dari pada Human Right PBB tahun 1948. Sayangnya bangsa ini tak pernah mau mempelajari, mengupas dan mendiskripsikannya.

Akhir-akhir ini ada kemelut nasional menyoal HAM. Setidaknya antara Menhan, Komnas-HAM dan Purnawirawan TNI. Issuenya adalah tentang terapan HAM-PBB di alam Indonesia. Untuk mendudukkan persoalan, mungkin wacana HAM-Indonesia yang sudah dipraktekkan di tahun 1908-1949 layak dibuka kembali. Kala itu HAM-Indonesia mampu membangkitkan kemampuan setiap insan Indonesia menjadi manusia seutuhnya, dan menyadarkan bangsa Belanda. Tertulisnya di Pembukaan UUD, alinea 1 dan 2.

Permainan Kotor Saudagar Uang

Oleh: Julis Pour (wartawan, tinggal di Jakarta)

Kejahatan korporasi bagaikan setan haus darah. Akibat kebijakan korporasi, setiap hari 24.000 orang di seluruh dunia mati kelaparan, puluhan ribu anak-anak seperti tercekik mati karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Akibat lanjutan dari kejahatan korporasi ini, lebih dari separuh penduduk dunia terperangkap kemelaratan dan hanya punya penghasilan di bawah dua dollar AS sehari yang tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi jelas, sistem ekonomi dunia masa kini hanya sekedar versi baru dari sistem eksploitasi manusia yang menghasilkan perbudakan sekaligus kemelaratan.